Diklat dan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, kapasitas aparatur desa harus senantiasa ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Lembaga Lentera Praditya Ganapatih (LPG) menginisiasi program Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintah Desa yang terbuka untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah peningkatan kompetensi aparatur desa agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing.

Pentingnya Diklat dan Bimtek Aparatur Desa

Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kualitas SDM yang mengelola pemerintahan. Melalui Diklat dan Bimtek ini, aparatur desa diharapkan mampu:

• Mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
• Meningkatkan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
• Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dan ADD sesuai regulasi.
• Menguasai teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan publik.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Materi yang Akan Diajarkan

Peserta Diklat dan Bimtek akan mendapatkan materi komprehensif dari para narasumber berpengalaman, meliputi:

• Regulasi terbaru tentang pemerintahan desa.
• Pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri dan peraturan terkait.
• Perencanaan pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat.
• Strategi pemberdayaan masyarakat dan penguatan BUMDes.
• Digitalisasi layanan administrasi desa.
• Pencegahan penyalahgunaan anggaran dan penguatan tata kelola desa.

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah dan Desa

Dengan mengikuti kegiatan ini, pemerintah daerah dapat memastikan aparatur desanya memiliki bekal yang cukup dalam melaksanakan tugas, di antaranya:

• Terciptanya tata kelola desa yang profesional dan transparan.
• Penguatan kemandirian desa melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa.
• Meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran.
• Mendapatkan sertifikat resmi sebagai pengakuan peningkatan kompetensi aparatur.