Diklat/Bimtek Humas dan Protokoler untuk OPD

Dalam era keterbukaan informasi publik dan tuntutan pelayanan prima, peran humas dan protokoler menjadi sangat penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai wajah pemerintah daerah di hadapan masyarakat dan mitra strategis.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi tersebut, Lembaga Lentera Praditya Ganapatih (LPG) menghadirkan program Diklat/Bimbingan Teknis (Bimtek) Humas dan Protokoler untuk OPD, yang terbuka bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Pentingnya Bimtek Humas dan Protokoler

Kehumasan dan protokoler merupakan ujung tombak dalam membangun citra positif dan menjaga wibawa pemerintah daerah. ASN yang bertugas di bidang ini perlu memiliki keterampilan komunikasi publik, manajemen media, serta pemahaman tata cara keprotokolan yang sesuai aturan.

Melalui Diklat/Bimtek ini, peserta akan dibekali kemampuan untuk:

• Mengelola komunikasi publik agar pesan pemerintah daerah tersampaikan efektif.
• Meningkatkan kemampuan manajemen media, baik konvensional maupun digital.
• Menguasai etika dan tata upacara keprotokolan sesuai standar resmi.
• Menangani situasi krisis informasi dengan cepat dan tepat.
• Membangun citra positif pemerintah daerah di mata masyarakat dan stakeholder.

Materi yang Akan Dipelajari

Dalam pelatihan ini, para peserta akan mempelajari berbagai modul penting, antara lain:

• Strategi Kehumasan dan Komunikasi Publik di Era Digital.
• Teknik Penulisan Siaran Pers, Pidato, dan Publikasi Pemerintah.
• Manajemen Media Sosial Pemerintah Daerah.
• Dasar-dasar dan Etika Protokoler Resmi.
• Manajemen Acara Pemerintah dan Tata Upacara Bendera.
• Simulasi Penanganan Media dan Public Speaking untuk ASN.

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Mengikuti Diklat/Bimtek Humas dan Protokoler bersama Lentera Praditya Ganapatih akan memberikan sejumlah keuntungan strategis, di antaranya:

• Meningkatkan profesionalisme ASN dalam bidang kehumasan dan protokoler.
• Membangun citra positif pemerintah daerah di hadapan publik dan mitra kerja.
• Menghadirkan pelayanan publik yang lebih komunikatif dan terpercaya.
• Mengurangi risiko miskomunikasi atau kesalahan tata protokol dalam acara resmi.
• Memperoleh sertifikat resmi sebagai bukti peningkatan kompetensi aparatur.